Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Utara secara resmi memulai momentum besar sepuluh tahunan melalui Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan apel gabungan di Lapangan Aspirasi pada Senin (22/6/2026), yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, asosiasi usaha, serta aparatur sipil negara (ASN). Pemasangan rompi petugas secara simbolis dan pelepasan balon udara menjadi penanda bahwa jajaran petugas BPS siap bergerak mendata seluruh penjuru wilayah.
Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS Kolaka Utara mengemban tanggung jawab besar untuk melakukan general check-up terhadap kondisi ekonomi daerah. Sensus yang menyasar seluruh rumah tangga dan pelaku usaha—baik yang memiliki aktivitas fisik maupun daring—ini diharapkan mampu menyajikan potret struktur ekonomi Kolaka Utara secara rinci dan objektif.
Kepala BPS Kabupaten Kolaka Utara, Dini Amirul, S.ST, MIDS, M.Ec.Dev., menegaskan kesiapan penuh jajarannya. Dari sisi SDM, BPS telah menyaring dan menyiapkan ratusan personel yang siap bergerak secara door-to-door.
“Total petugas sensus yang kami turunkan sebanyak 145 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Ada desa yang ditangani satu petugas dan ada pula dua desa yang ditangani satu petugas, tergantung jumlah penduduk dan cakupan wilayahnya,” ungkap Dini.
Pelaksanaan pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dengan survei rutin, SE2026 menggunakan metode sensus menyeluruh (bukan sampel) untuk menangkap variabel ekonomi masyarakat secara utuh, mulai dari pekerjaan utama, kepemilikan aset, hingga aktivitas usaha rumah tangga.
Dini menjelaskan bahwa salah satu fokus penting BPS dalam SE2026 ini adalah memperbarui cakupan statistik pada sektor-sektor baru yang lahir dari transformasi digital, yang selama ini belum terekam secara optimal.
“Sensus ini bertujuan menangkap kondisi ekonomi riil masyarakat. Kita ingin mengetahui sektor usaha yang dominan, pekerjaan utama masyarakat, hingga perubahan pola ekonomi yang saat ini semakin berkembang ke arah digital,” jelasnya.
“Konten kreator, penjual online, dan berbagai aktivitas ekonomi digital lainnya juga menjadi target pendataan. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan ekonomi digital di masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah,” katanya lagi.
Dukungan penuh juga mengalir dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Nur Jaya, yang membacakan amanat Bupati, menyerukan pentingnya sinergi masyarakat demi menghasilkan data yang valid untuk fondasi kebijakan inklusif.
“Mulai bulan Juni hingga Agustus 2026, seluruh masyarakat dan pelaku usaha akan didata dalam rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi. Sensus ini merupakan general check-up terhadap kondisi ekonomi secara menyeluruh,” ujar Nur Jaya dalam pidatonya.
Ia juga menambahkan imbauan kepada publik, > “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengingat satu kata sederhana, yaitu TERIMA petugas sensus ekonomi. Berikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.”
Menanggapi tantangan di lapangan, termasuk kondisi geografis wilayah Kolaka Utara yang didominasi pegunungan, pihak BPS tetap optimistis. Seleksi ketat dan pembekalan matang yang telah diberikan kepada 145 petugas menjadi modal utama kelancaran sensus ini.
Dini Amirul kembali mengingatkan masyarakat agar menyambut petugas dengan tangan terbuka tanpa perlu merasa khawatir, karena sensus ini murni untuk kepentingan data pembangunan nasional.
“Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial maupun pungutan apa pun. Ini murni kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Karena itu kami berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas,” pungkas Dini.
