Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Aula Kantor Camat Lasusua, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, bersama sejumlah pimpinan OPD, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, camat, kepala desa, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan dan perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. “DTSEN merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan satu data sosial ekonomi yang mutakhir, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menekankan bahwa melalui DTSEN diharapkan tidak lagi terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan, baik berupa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata, maupun mereka yang sudah tidak layak menerima bantuan namun masih tercantum sebagai penerima. Menurutnya, masih ditemukan kasus di lapangan di mana penerima bantuan memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh program pemerintah.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan terabaikan karena data yang tidak diperbarui atau tidak diverifikasi dengan baik,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait agar proses pemutakhiran data dilakukan secara cermat, objektif, dan berkelanjutan. Ia meminta agar tidak ada lagi praktik memasukkan data berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu.
“Data yang kita masukkan jangan dipandang sebagai pekerjaan administratif semata. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan bantuan yang benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut membagikan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan yang tercatat. Karena itu, ia berharap seluruh peserta sosialisasi dapat memahami pentingnya DTSEN sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang valid dan terintegrasi, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program sosial, serta memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kolaka Utara,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi wadah koordinasi antarinstansi dalam mendukung implementasi DTSEN dan optimalisasi program PBI JKN sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
